Langsung ke konten utama

Sejarah Pembentukan PPKI, Anggota, dan Sidangnya

PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang jika dalam bahasa Jepang disebut dengan dokuritsu junbi inkai . PPKI ditugaskan untuk melanjutkan kegiatan BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh pasukan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI awalnya memiliki 21 anggota, namun akhirnya PPKI menambah 6 anggota lagi tanpa diketahui oleh pihak Jepang. PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Peresmian ini dihadiri oleh Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat. PPKI didirikan untuk mendapatkan simpati dari kelompok-kelompok dan orang-orang Indonesia yang ingin membantu Jepang dalam Perang Pasifik 1943. Saat itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. Sejarang Pembentukan PPKI Keadaan Jepang pada akhir Perang Dunia II berada di bawah tekanan yang meningkat dari Sekutu. Menyadari posisi Jepang yang melemah dan ketidakpastian nasib Indonesia, para

Hubungan antara MPR dan Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945



Apakah kamu tahu, bagaimana hubungan antara MPR dan Presiden sebelum Amandemen UUD 1945? Jika belum tahu, maka simak pembahasan yang ada dibawah ini.

Amandemen adalah usul melakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah dibicarakan pada dewan perwakilan rakyat dengan mempertimbangkan hak.

Amandemen juga bisa diartikan sebagai perubahan pada bagian yang telah ada untuk dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat ini.

Susunan lembaga negara sebelum diamandemen adalah dimana Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi).

MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK.

Agar lebih mudah dalam memahaminya, berikut sajikan susunan dalam bentuk bagan:

1.       Kedudukan MPR sebelum Amandemen UUD 1945.

Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara tertinggi

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan bahwa, “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Dengan demikian MPR  memberikan sebagian wewenang atau tugas kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara yang berkedudukan dibawahnya.

2.       Kedudukan Presiden sebelum Amandemen UUD 1945.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan posisi dan kekuasaan yang besar kepada Presiden. Selain presiden memegang kekuasaan di bidang eksekutif, yudikatif dan legeslatif, Presiden juga tidak memiliki batas dalam masa jabatannya.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen yang dikutip dari situs resmi DPR RI yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Pasal 7 mengalami perubahan dalam amandemen sebanyak tiga kali pada tahun 2001, yakni dengan memberikan tambahan isi dalam Pasal 7 yang termuat melalui Pasal 7A, 7 B, dan 7C.

·         Pada Pasal 7A UUD 1945, disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika melakukan pelanggaran tertentu.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR-RI yang berbunyi:
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

·         Sementara itu, pada Pasal 7B dijelaskan tentang tata cara eksekusi usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh DPR, yang nantinya melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR-RI yang berbunyi:

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

·         Terakhir, Pasal 7C menegaskan, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR-RI yang berbunyi:

“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

3.       Hubungan antara MPR dan Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945.

Berbicara mengenai kekuasaan, tentu tidak lepas dari adanya hubungan kerja antara Presiden dengan MPR.

Sebelum Amandemen UUD 1945, presiden  dan wakil presiden  diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan juga bertanggung jawab kepada MPR.

Hubungan kerja antara Presiden dengan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen yakni, dimana Presiden selain bertugas melaksanakan dan menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Presiden juga  bertugas untuk menjalankan ketetapan-ketetapan  dari MPR.

Nah, itulah penjelasan tentang keduduan presiden dan MPR sebelum Amandemen UUD 1945, dan juga hubungan keduanya dimasa sebelum Amandemen UUD 1945.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Biografi Presiden RI ke-2, Soeharto sang Bapak Pembangunan

Jendral Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, yang kita kenal sebagai Bapak Pembangunan, lahir pada tanggal 8 Juni 1921, di Yogyakarta. Presiden Soeharto adalah Presiden RI ke-2, menggantikan Presiden RI pertama, Seokarno. Soeharto lahir dari pasangan Kertosudiro, sang ayah yang berprofesi sebagai petani dan pembantu lurah, serta Sukirah, sang ibu. Namun, kabar kebenaran akan ayah kandung dari Soeharto masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena beberapa sumber mengatakan bahwa, Soeharto yang pada saat itu berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertasudiro. Soeharto muda pernah bersekolah di Sekolah desa (SD) Puluhan , Godean. Kemudian pindah ke SD Pedes, dikarenakan sang ibu dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah ke Kemusuk, Kidul. Akan tetapi, Kertosudiro memindahkannya ke Wuryantoro, serta dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantra tani. Hingga akhirnya beliau terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Te

Biografi Singkat Kepala Negara Singapura, Lee Kuan Yew

Singapura adalah salah satu Negara kepulauan yang berada di ujung selatan Semenanjung Malaya, berjarak 137 km dari utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Republik Singapura di pisahkan oleh Negara Malaysia melalui Selat Johor di Utara dan Kepulauan Riau, Indonesia melalui Selat Singapura di Selatan. Kepala pemerintahan Negara Singapura adalah seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri di Negeri Singa ini merupakan tokoh politik yang paling kuat dan paling berpengaruh. Singapura termasuk pusat perekonomian terbesar ketiga di dunia dan sudah menjadi kota metropolitan internasional yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan perekonomian internasional. Semua pencapaian yang diraih Negeri Singa ini tidak terlepas dari peran kepala pemerintahan Negara Singapura. Salah satu kepala Negara Singapura yang sangat berpengaruh dalam memajukan Singapura adalah Perdana Menteri pertama Negeri Singa, yaitu Lee Kuan Yew. Pengen tahu lebih banyak tentang Lee Kuan Yew? Berikut biografi singkat kepala N

Daftar Nama Negara Anggota PBB

Berdiri sejak 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya menaungi negara-negara yang menjadi anggotanya saja. Organisasi ini juga turut menaungi organisasi dunia lainnya yang juga mendukung kepentingan internasional antar negara, baik dibidang kesehatan, pendidikan, anak-anak dan masih banyak lagi. Awal berdirinya organisasi ini untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap telah gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II dari tahun 1939 – 1945. Bermula dibawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 1939, Franklin D. Roosevelt dipercaya menjadi orang pertama yang mencetuskan istilah United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa / PBB). Dan istilah tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1942, disaat terdapat 26 pemerintah negara yang berjanji untuk melanjutkan usaha perang dengan menandatangani Piagam Atlantik . Isi Piagam tersebut mencakup: 1. Tidak dibenarkan adanya usah